Suasana persidangan di PN Rengat


Medan Top - Dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 54 bulan penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, PN Rengat bebaskan terdakwa pelanggar Pilkada Inhu, Riau, Supriyanto (46).

Diketahui sebelumnya, Supriyanto (46) dituntut 54 bulan penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu dalam perkara politik uang.

Dalam tuntutan yang dibacakan Febri Erdin Simamora tersebut,  terdakwa didakwa melanggar Pasal 187A jo pasal 73 ayat 4 UU nomor 10 tahun 2016 tentang politik uang.

Terhadap terdakwa juga diterapkan perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Namun dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu (20/1/2021), Majelis Hakim PN Rengat yang dipimpin oleh Omori Rotama Sitorus SH, MH, didampingi Debora Manulang SH, MH dan Immanuel MP Sirait SH, MH sebagai hakim anggota, memvonis bebas kepada terdakwa Supriyanto.

“Membebaskan terdakwa (Supriyanto alias Anto Polsek bin Alm Ramono) oleh dari dakwaan tersebut,” tegas Omori.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Supriyanto alias Anto Polsek bin (Alm) Ramono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Selanjutnya, memerintahkan terdakwa Supriyanto untuk dikeluarkan dari tahanan. Selain itu, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menyikapi hal itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu mengajukan banding atas putusan tersebut. Hal ini dikarenakan putusan tersebut bertolak belakang dengan tuntutan yang diajukan JPU terhadap terdakwa.

Kepala Kejari Inhu saat dikonfirmasi melalui Kasi Pidum (Kepala Seksi Pidana Umum) Kejari Inhu, Yulianto Aribowo SH, MH, Sabtu (23/1/21) membenarkan hal tersebut.

“Benar, kami melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding atas putusan terhadap terdakwa pada perkara politik uang tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan mengirimkan berkas tersebut kepada PT (Pengadilan Tinggi) Pekanbaru,” ujarnya. (KITAKININEWS)

Lebih baru Lebih lama