Ilustrasi KPPU. (foto : kppu)

MEDAN TOP - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menganalisis dan mencermati seluruh peraturan Pemerintah turunan Undang-undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), khususnya yang mengatur aspek persaingan usaha. Dari hasil analisis, ada beberapa saran yang diberikan KPPU kepada pemerintah.

Yang pertama memberikan saran dan pertimbangan terhadap PP Postelsiar kepada pemerintah. Mengingat dalam beberapa pengaturannya menyebut secara tegas persaingan usaha yang sehat sebagai prinsip yang harus dipatuhi pelaku usaha.

“Khususnya dalam meminta agar pemerintah selalu berkoodinasi dengan KPPU dalam berbagai pengaturan,” ujar Anggota KPPU, Ukay Karyadi, Jumat (19/2/2021).

KPPU juga memberikan masukan untuk PP terkait penyelenggaraan ibadah umrah, khususnya dalam pengaturan tarif referensi. KPPU menekankan bahwa kebijakan tarif referensi ditetapkan untuk mendorong pelaku usaha memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Tanpa menutup peluang pelaku usaha menetapkan tarif kompetitif selama memenuhi SPM.

Saran dan pertimbangan terhadap PP Pelayaran, juga diberikan. Khususnya terkait jasa keagenan dalam mendorong agar substansi pengaturan dalam PP tidak diskriminatif dan berlaku bagi seluruh pelaku usaha.

“Dalam PP, Pemerintah berketetapan untuk mengubah substansi keagenan dengan membaginya ke dalam aspek komersial dan operasional. Aspek komersial bisa dilakukan perusahaan keagenan kapal nasional selama melakukan kerja sama kemitraan dengan perusahaan pelayaran nasional. Pengawasan kemitraan sendiri merupakan tugas KPPU,” jelasnya.

Kata dia, KPPU terlibat langsung dalam penyusunan PP Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, khususnya dalam pembahasan bagian pengawasan kemitraan, yang merupakan salah satu tugas KPPU. (RED04)

Lebih baru Lebih lama