Ilustrasi. (foto : istimewa)

MEDAN TOP – Hingga kini masih ada saja yang mengabaikan peraturan daerah (perda) yang ditetapkan DPRD Kota Medan. Salah satunya seperti Perda No 2 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemeliharaan bangunan Cagar Budaya.

Pernyataan ini diungkap Ketua Badan pembentuk peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, Jumat (19/2/2021). Tak hanya Perda Cagar Budaya, menurut dia masih banyak penggaran perda lain yang dilakukan di Kota Medan.

Pelanggaran menurut politis PAN ini, jelas merupakan pelecehan atau sikap tidak menghargai yang ditujukan kepada Pemko Medan maupun DPRD Medan. "Kita banyak menghabiskan pemikiran dan anggaran dalam pembentukan Perda. Tapi sayang, penegakan Perda masih cukup lemah hingga banyak perda yang dilahirkan tapi masih banyak juga pelanggaran yang terjadi,” terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Afif Abdillah SE, mengatakan hal yang senada. Menurutnya, maraknya pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Medan tidak terlepas dari minimnya pengawasan dan penegakan perda.

"Hal yang paling sederhana saja dulu, soal Perda KTR yang tertuang dalam Perda No 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini saja sampai sekarang, hampir bisa kita bilang tidak ada pengawasan. Sampai saat ini, kita bisa dengan mudah menemukan orang merokok di kawasan yang jelas-jelas sebagai kawasan KTR di Kota Medan. Faktanya begitu kan," katanya.

Padahal, lanjut Afif, dalam setiap Perda, telah dicantumkan berbagai sanksi yang harus dibebankan kepada para pelanggarnya.

"Mulai dari sanksi denda administrasi sampai kepada sanksi pidana kurungan, semua ada dicantumkan dalam Perda. Untuk itu kita minta kepada Pemko Medan agar melakukan pengawas yang serius terhadap penerapan Perda. Sebab, Perda dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar," tandasnya. (RED04)

 

Lebih baru Lebih lama