Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (Foto: Istimewa)

MEDAN TOP - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendukung kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran. Sebab menurut Edy, selama pandemi silaturahim lebaran bisa dilakukan menggunakan handphone saja.

“Kita harapkan, saudara kita tidak melakukan silaturahmi secara langsung, kita bisa menggunakan HP, virtual atau yang lain ini, saya berharap agar covid bisa diselesaikan,’ujar Edy, Selasa (30/3/2021)

Terkait antisipasi lonjakan penumpang saat mudik, Edy mengaku mengikuti pemerintah. Namun dia memastikan tidak melakukan lockdown di Sumut hanya karena mudik.

“Kita loyal, kalau sudah tak boleh, itu untuk kepentingan keselamatan bersama (tapi), kita tidak bisa menutup seperti lockdown, karena ekonomi harus tetap jalan,” ujarnya

Diketahui, Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Larangan mudik lebaran tahun ini akan diberlakukan tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

Tujuannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir menekankan larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku  bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, lanjutnya, untuk cuti bersama Idulfitri tetap diberlakukan yaitu pada tanggal 12 Mei 2021.

Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan COVID-19.

“Terdapat pengecualian larangan mudik, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Meskipun, untuk itu harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak," paparnya. (RED03)

Lebih baru Lebih lama