Ilustrasi vaksinasi bagi lansia. (Foto: Istimewa)

MEDAN TOP - Satgas Penanganan Covid-19 meminta fasilitas kesehatan (faskes) yang menyelenggarakan vaksinasi Covid-19, agar tidak menolak warga lanjut usia (lansia) untuk menerima vaksin kedua, meskipun melakukan vaksin pertama di faskes berbeda.

"Hal ini menyusul adanya laporan bahwa ada lansia yang ditolak faskes karena alasan tersebut. Namun lansia tak perlu khawatir," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, Jumat (26/3/2021)

Menurut Wiku, pemerintah memastikan bahwa lansia yang sudah mendapatkan vaksin pertama, akan mendapatkan vaksin kedua, meskipun menerimanya pada dua faskes yang berbeda.

“Kementerian Kesehatan melalui keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah mengeluarkan keputusan yang mengakomodir hal itu," jelas Wiku.

Satgas juga mengimbau faskes mengikuti keputusan Dirjen P2P Kemenkes tersebut. Agar tetap memfasilitasi lansia untuk menerima vaksin kedua meskipun menerima vaksin pertama pada faskes yang berbeda.

Agar para lansia tidak terhambat untuk menerima vaksin kedua. Yang mana diperlukan lansia agar tidak terpapar virus Covid-19. Merujuk Emergency Use of Authorization (EUA) yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), bahwa waktu vaksinasi kedua adalah selang 28 hari paska vaksin pertama. 

"Karena lansia membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dalam membentuk antibodi. Diharapkan jadwal yang ditentukan dapat merefleksikan jadwal tersebut. Bahwa manfaat vaksin dapat diterima secara maksimal," pungkas Wiku.

Diketahui, Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat desa dan kelurahan (PPKM Mikro) yang berlaku mulai 23 Maret - 5 April 2021 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021. 

"Penting diketahui, bahwa PPKM Mikro tahap sebelumnya berhasil menekan penambahan kasus. Namun mobilitas masyarakat masih harus terus dibatasi, sehingga kasus Covid-19 dapat terus ditekan dan dikendalikan dengan baik," pungkasnya. 

Untuk itu pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 di daerah diminta memastikan PPKM Mikro berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2021. 

Peran Pos Komando (Posko) Covid-19 tingkat desa dan kelurahan harus dimaksimalkan untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan dini terhadap masyarakat yang terinfeksi Covid-19. (RED03)

 


Lebih baru Lebih lama