Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh. (foto : kemendagri)


Medan.top - Kemendagri mencabut hak akses data kependudukan terhadap 153 lembaga, karena lembaga-lembaga ini tidak memberikan laporan tiap semester.

 

Rilis Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, Selasa (13/4/2021), mengatakan setiap lembaga wajib menaati Perjanjian Kerja Sama (PKS). Yakni sebagai syarat hak akses verifikasi data. Yang mana hak akses verifikasi data kependudukan itu merupakan amanat Pasal 58 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

 

Aturannya, pemanfaatan data kependudukan dari Kemendagri untuk semua keperluan. Antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi. Serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

 

Kemudian berdasarkan Pasal 45 Permendagri No 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses. Pengguna data yang melakukan wan prestasi dikenakan sanksi administratif. Mulai dari pengurangan kuota hak akses, penonaktifan user identity, pemutusan jaringan, penonaktifan card reader. Hingga pencabutan surat persetujuan penggunaan card reader, serta penghentian kerja sama.

 

"Makanya, secara berkala kami melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku tadi. Hak akses bisa sewaktu-waktu dicabut. Bila lembaga pengguna tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam PKS. Antara lain memberikan data balikan (reverse data), penggunaan card reader. Serta laporan penggunaan data per semester," katanya.

 

34 Lembaga Kembali dapatkan Hak Akses

 

153 lembaga yang dicabut hak aksesnya terdiri atas 1 lembaga amil zakat, 3 entitas penyelenggara pengiriman uang. Kemudian 13 entitas perusahaan asuransi, 19 lembaga perbankan, 2 jasa kesehatan. Selain itu, terdapat 1 lembaga koperasi, 16 entitas pasar modal, 17 lembaga pembiayaan, 73 BPR, 2 lembaga pendidikan. Serta 1 perusahaan fintech, 3 perusahaan seluler, lain-lain sebanyak 2 lembaga.

 

Sebanyak 34 lembaga kembali diaktifkan hak aksesnya lantaran memenuhi kewajiban pasca sanksi. Lembaga pengguna tersebut antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Commonwealth, PT Telekomunikasi Selular Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk. Kemudian, PT Hutchison 3 Indonesia, PT BNI Sekuritas, dan PT Mandiri Tunas Finance.

 

Zudan bilang data kependudukan berperan sebagai key factor dalam seluruh aktivitas pelayanan publik. Termasuk sektor keuangan, pasar modal, rumah sakit, jasa telekomunikasi. Hingga lembaga lainnya. Dalam kaitan ini, Dukcapil memberi dukungan nyata dalam setiap proses e-KYC atau electronic know your customer.

 

Redaksi

Lebih baru Lebih lama