Kepala Kanwil I KPPU saat sambangi Pemkab Deliserdang. (foto : istimewa) 


Medan.top - Mengedepankan upaya cegah persaingan tidak sehat pada pengadaan barang dan jasa. Kantor Wilayah I KPPU melakukan advokasi. Yaitu kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Deliserdang, Senin (12/4/2021).

 

Pertemuan dihadiri langsung oleh Sekda Pemkab Deli Serdang Darwin Zein. Didampingi Asisten Perekonomian Pembangunan Putra Jaya Manalu MM berserta Pimpinan OPD.

 

Kepala Kanwil I KPPU, Ramli menyampaikan, KPPU mempunyai tugas melakukan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999. Termasuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan daerah yang tidak pro persaingan sehat. Juga melakukan penilaian merger dan akuisisi. Serta pengawasan kemitraan yang telah dipertegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

 

'Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain. Termasuk kepada pihak terkait dengan pelaku usaha lain. Yakni  untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat," ucapnya.

 

Untuk itu, dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, pokja di Lingkungan Pemkab Deliserdang tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah pada Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Mengingat hampir sebagian besar penanganan Perkara di KPPU berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

 

Ia bilang, kini Kanwil I KPPU telah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran UU No.5/1999 dari Kab. Deli Serdang. "Untuk itu saya menitipkan kepada Sekda. Agar selalu ingatkan cegah persaingan tidak sehat pada pengadaan. Tetap menjaga integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai kita bertemu dalam proses penegakan hukum,” tegasnya.

 

Pemkab Deli Serdang Dukung Penuh Tugas KPPU

 

Menanggapi, Putra Jaya Manalu menyampaikan Pemkab Deliserdang sangat mendukung penuh tugas, fungsi dan kewenangan KPPU. Terutama dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. “Pemerintah Deliserdang sangat berharap KPPU dapat menjadi ruang konsultasi. Terutama bagi seluruh OPD. Khususnya Dinas PUPR terkait upaya-upaya pencegahan persekongkolan tender," ucap Putra.

 

Selain itu, dalam melakukan pemberdayaan BUMD. Pemkab Deliserdang sedang merancang Peraturan Bupati yang berkaitan dengan rekomendasi penggunaan fasilitas kesehatan. Hingga penyerapan produksi UMKM melalui BUMD.

 

"Untuk itu, sinergi  antara KPPU dengan Pemkab Deliserdang dapat terus berjalan," terangnya.

 

Mengakhiri pertemuan, Ramli menyampaikan pemda memiliki tanggung jawab untuk melindungi UMKM. Diantaranya dengan melakukan kemitraan sesuai UU UMKM dan UU Cipta Kerja. "KPPU Kanwil I membuka lebar ruang untuk konsultasi dan akan membantu dalam cheklist regulasi-regulasi agar selaras dengan persaingan usaha yang sehat," tukasnya.

 

Reporter : Amelia Murni

Lebih baru Lebih lama