Nakes RS Pirngadi Medan saat demo tuntut insentif beberapa waktu lalu. (foto : voi)


Medan.top - Kemenkes dan BPKP sepakat mempercepat hasil reviu tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) tahap berikutnya. Agar hak-hak nakes yang tertunda dapat segera direalisasikan. Kesepakatan ini diperoleh dari pertemuan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Senin (12/4/2021) lalu.

 

Dilansir humas Kemenkes, hasil reviu yang telah dilakukan oleh BPKP menjadi angin segar bagi nakes. Yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

 

“Dengan terbitnya dokumen hasil reviu BPKP ini, akan segera proses untuk membuka anggaran yang saat ini masih blokir di Kemenkeu. Sejauh ini sudah disiapkan secara administrasi. Tinggal berproses dan mudah-mudahan berjalan lancar,” terang Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kemenkes, Trisa Wahyuni Putri.

 

Trisa menambahkan, persiapan penyaluran untuk hasil reviu tunggakan insentif yang telah disetujui ini. Akan segera disalurkan kepada 732 fasilitas kesehatan/institusi kesehatan terdiri dari rumah sakit (RS). Baik RS pemerintah maupun swasta dan BUMN. Termasuk laboratorium yang melakukan pemeriksaan Covid-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Laboratorium Kesehatan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

 

Alokasi Anggaran untuk 97.715 Tenaga Kesehatan

 

Alokasi anggaran tersebut akan diberikan kepada 97.715 tenaga kesehatan. Yang terdiri dari dokter spesialis, dokter/dokter gigi, perawat/bidan, tenaga kesehatan lainnya. Termasuk analis laboratorium, tenaga gizi, dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku.

 

“Kemenkes akan mempersiapkan permintaan reviu berikutnya. Kemduian terus mendorong pimpinan fasilitas kesehatan dan institusi kesehatan, serta fakultas kedokteran untuk segera melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. Agar anggaran tunggakan yang masih belum terbayar. Dapat segera direviu kembali oleh BPKP,” imbuh Trisa.

 

Ruang lingkup reviu yang dilaksanakan BPKP meliputi tunggakan insentif nakes tahun 2020. Khususnya insentif nakes yang dibayarkan melalui anggaran pemerintah pusat. Sedangkan insentif yang dibayarkan melalui anggaran daerah. Tidak termasuk reviu yang dilakukan oleh BPKP.

 

“BPKP mengharapkan kekurangan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan dalam ketentuan pemberian insentif nakes. Yakni yang menjadi kriteria kunci dalam menghitung jumlah insentif nakes yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Ini harus menjadi perhatian seluruh faskes dan institusi pengusul. Yakni untuk dilengkapi sesuai peraturan yang berlaku, agar proses reviu berikutnya dapat berjalan lebih cepat sesuai harapan para nakes,” pungkasnya.

 

Redaksi

Lebih baru Lebih lama