Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai rapat Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/4/2021). (Foto: Humas Kemenko Polhukam)


Medan.top - Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan pemerintah sudah menghitung angka paling aktual yang akan ditagih terkait aliran dana BLBI. Hasil hitung terbaru menyatakan bahwa piutang BLBI sebesar Rp 110,454 triliun.

 

“Hitungan terakhir per hari ini, tadi. Tagihan utang dari BLBI ini setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang, kemudian pergerakan saham. Dan nilai-nilai properti yang dijaminkan, per hari ini yang kemudian menjadi pedoman adalah sebesar Rp110.454.809.645.467,” ujarnya usai memimpin rapat Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Kamis (15/4/2021).

 

Mahfud menerangkan, total piutang BLBI sebesar Rp 110,454 triliun tersebut terdiri dari enam macam tagihan. Antara lain tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar Rp 101 triliun. Serta dan berbentuk properti bernilai lebih dari Rp 8 triliun.

 

“Lalu ada yang bentuknya rekening uang asing. Kan itu bergerak terus angkanya. Ada yang berbentuk saham,” terangnya.

 

Mahfud bilang dari berbagai jenis tagihan itu, terdapat 12 permasalahan yang terjadi. Sehingga menghambat tuntasnya upaya penagihan. Kompleksitas permasalahan tersebut mulai dari properti yang dijaminkan sudah berpindah tangan karena digugat pihak ketiga. Hingga aset yang sudah berpindah ke luar negeri.

 

Ia menyebutkan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sudah menyiapkan solusi untuk menjawab masing-masing permasalahan tersebut. “Ada aset yang sudah berpindah ke luar negeri. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Ya kita antarnegara, bisa pakai interpol dan lain-lain, tadi Menkumham sudah menyampaikan cara-cara itu,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Mahfud meminta kesadaran para pemilik utang untuk menyelesaikan kewajiban mereka pada pemerintah. “Tentu diharapkan kepada mereka yang merasa punya utang, dan kami punya catatannya. Akan sangat baik kalau secara sukarela, secara voluntary, datang ke pemerintah, ke Menteri Keuangan," pungkasnya.

 

Redaksi

Lebih baru Lebih lama