Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers yang disiarkan virtual. (foto : layar tangkap youtube)


Medan.top - Menekan angka kasus aktif Covid-19, pemerintah akan fokus kepada 10 provinsi dengan kenaikan kasus dan kasus aktif tertinggi. Penanganan akan difokuskan hingga tingkat kabupaten/kota.

 

Sebanyak 10 provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Bengkulu, Lampung. Kemudian Bangka Belitung (Babel), Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatra Barat (Sumbar). Serta Jambi, Jawa Barat (Jawa Barat), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

“Di Kepri itu Bintan dan Kota Batam; di Riau itu Bengkalis, Kampar, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu; sedangkan Bengkulu itu Kepahiang, Kota Bengkulu; Lampung di Lampung Timur, Lampung Utara; kemudian Babel adalah Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (3/5/2021); usai Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi Covid-19.

 

Kemudian Kalbar di Sintang, Sumbar di Agam dan Kota Padang, Jambi di Batanghari, NTB di Kota Mataram. Serta Jabar di Bandung, Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Cirebon, Garut, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Sumedang.

 

PPKM Mikro Menjadi Perhatian

 

Ketua KPCPEN ini menjelaskan, terkait evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), yang perlu menjadi perhatian adalah pada 10 hari terakhir. Di mana kasus aktif nasional stagnan di level 100 ribu. “Ini perlu diupayakan supaya turun,” tegasnya.

 

Ia bilang pemerintah kembali akan memperpanjang kebijakan PPKM Mikro yang akan berlaku pada tanggal 4-17 Mei 2021.

 

kemudian pada tahap VII , memperluas cakupan wilayah penerapan menjadi 30 provinsi. Yakni dengan tambahan 5 provinsi baru. Yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Adapun jenis pembatasan kegiatan masyarakat, masih tetap sama dengan periode sebelumnya.

 

“Pembatasan kegiatan masyarakat tidak ada perubahan. Namun juga diberikan penegasan bahwa di daerah-daerah hiburan komunitas atau pun masyarakat atau pun hiburan-hiburan. Yang sifatnya fasilitas publik maka penerapan prokes [protokol kesehatan] menggunakan masker itu wajib,” ujar Airlangga.

Pembatasan orang dengan maksimal 50 persen dari kapasitas tempat kegiatan.

 

Redaksi

Lebih baru Lebih lama